tugas kementerian kelautan dan perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. tugas kementerian kelautan dan perikanan

 
 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gdtugas kementerian kelautan dan perikanan  Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, danLaporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 merupakan pelaksanaan. 1488, jdih. Alak, Kota Kupang, 85231 Telp. ) dan Rajungan (Portunus spp. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan, PPS Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta. Surat Permintaan. Tugas dan Fungsi; Unit Kerja . Dengan dipulangkannya ABK non justisia, maka tugas dan tanggung jawab petugas dilapangan akan semakin ringan dan lebih terkonsentrasi pada proses hukum terhadap tersangka. InfoASN. 1. diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir. id Call Center KKP: 141 PengunjungPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri, dengan tembusan kepada GWPP. PERIKANAN BUDIDAYA PEDULI LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN. 08 Agustus 2023. (021) 3519070 EXT. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang : a. Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dan penyerahan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), Bangka (8/2) Workshop Pengelolaan Bantuan Pemerintah Ditjen PRL kontes Arwana “Arowana Club Pontianak” (ACP) Cup I, Pontianak 18-19 Februari 2023 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan. id Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan PerikananPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; Jumlah Pelaksana. Latar Belakang Pendidikan. ), Kepiting (Scylla spp. Medan Merdeka Timur No. (021) 3864293. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan;Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Gambaran umum; Dasar hukum: 1. Ishartini sebagai Staf Ahli Bidang. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pasal 151, Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional terdiri atas: a. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola. Natuna (8/1) – Dihadiri ribuan nelayan, pembudidaya. 16 Jakarta Pusat Telp. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 253/SJ. (021) 3864293 Email: humas. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN. KKP Fasilitasi Perluasan Akses Pasar Usaha Mikro-Kecil dalam Gernas BBI. Admin KKP 05 April 2016 Dilihat : 8987. 7433 – Fax. prl@kkp. Perpres Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMK 12. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berada diTweets byItjen KKP. Inspektur Mitra adalah Inspektur I, II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsi pemerintahan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan,. (021) 3519070 EXT. 16 JAKARTA. 10/PERMEN-KP/2020, BN. PELATIHAN PEMBENIHAN IKAN KOMET BERSAMA P2MKP MEKAR JAYA. Medan Merdeka Timur No. (021) 3519070 EXT. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. ABSTRAK: a. KKP JABARKAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PULAU DI INDONESIA. BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG Jl. 23. Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan:. 16 Jakarta Pusat Telp. 021 3519070, 021 3513282/8604. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KP I Nyoman Radiarta mengatakan, pihaknya telah melakukan terobosan pengendalian. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Instansi pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63. - 3 - Pasal 2 Kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan bertujuan untuk: a. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang. secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Medan Merdeka Timur No. 10) bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Kelautan dan. JAKARTA (24/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya pada pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy). Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian. Menimbang: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN. idKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan. JUMLAH PEGAWAI KKP TERPAPAR COVID 19 SESUAI UNIT KERJA TAHUN 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dahulu bernama Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. 632 Labi-labi Moncong Babi ke Vietnam. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2 - 2. “Lima program strategis KKP yakni memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. 7433 – Fax. 1. id Call Center KKP: 141 Pengunjung. Oktober 2022. Alak, Kota Kupang, 85231 Telp. Tugas dan Fungsi Maklumat Pelayanan Daftar Informasi Publik Informasi Wajib Berkala. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN. PTSP Online. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. ESELON II. ), Kepiting (Scylla spp. kkp@kkp. (021) 3519070 EXT. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri dimaksud, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Penghargaan yang Pernah Diterima. 16 Februari 2015. serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tugas KKP ini ditetapkan Presiden sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN. 16 JAKARTA 10110, GMB II LT. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahanAda beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) meliputi penerimaan dari: d. Alamat Unit/Satker Pejabat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Gambaran umum; Dibentuk: 23 November 2000; 22 tahun lalu () Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015: Bidang tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan: Slogan: Nusantara Lestari Jaya: Pegawai Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 17 ayat (3) Undang. Pasal 83. kkp@kkp. Medan Merdeka Timur No. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional. id Call Center KKP: 141 Pengunjung. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 3 Tahun 2023 diatur mengenai tugas pembantuan yang menjadi dasar Menteri KP menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah. Telp. Tugas dan Fungsi Profil Pejabat Foto Pejabat Info PDS. 14 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur standar produk hasil perikanan nonpangan dan pengembangan standar mutu hasil perikanan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. 0380 - 890421 Fax. atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil Awak Kapal Perikanan. (021) 3519070 EXT. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimanaKementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. KESATU mempunyai tugas: A. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalahPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, danPelabuhan Perikanan Selat Lampa. 2020 No. DOWNLOAD. JAKARTA (13/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kel. Pasal 6 (1) Anggota Komnas KAJISKAN diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas saran dan pertimbangan kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan. 16 – Jakarta Pusat Telp. koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan pajak, dan. 6. Medan Merdeka Timur No. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. PPID KEMENTERIAN. 40. Pegawai Mulai Ngantor, Sekjen KKP: Tugas Kita Memberikan Layanan Prima. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. Pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi HACCP. Para Direktur Jenderal 3. Medan Merdeka Timur No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMENu0002KP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Beleid tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UUCK) yang sebelumnya telah disahkan Pemerintah dan DPR- RI. Pelabuhan Perikanan No. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian. melakukan evaluasi pelaksanaan. KESATU mempunyai peran dan tugas: 1. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014, PPN Karangantu mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Satu Data. Artikel Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2023. 513730. Indonesia | English. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Webinar Membangun Desa Cerdas melalui Korporasi dan Digitalisasi Jakarta, 7. 210/IX/2021 TENTANG PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. kkp. Peserta didorong melakukan pembelajaran melalui diskusi untuk berinteraksi dan menyelesaikan tugas. JAKARTA (7/3) - Pemerintah secara resmi menetapkan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan. 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (021) 3519070 EXT. 2020. 14. Unduh Surat Tugas Petugas Pelayanan SKP di PTSP Tahun 2023 disini. Medan Merdeka Timur No. idPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Mengingat : 1. direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap untuk melakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK. koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan pajak, dan pembinaan badan layanan umum; Ayat 4 dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Medan Merdeka Timur No. (021) 3864293 Email: humas. KKP Lantik 10 Kepala Pelabuhan Perikanan Baru. 48/PERMEN-KP/2020. Harapan kami tentu saja situs ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan informasi berkaitan Kelautan dan. 5. Ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku illegal fishing,. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun. Fungsi dan Tugas Dasar ASN Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. pegawai dengan pimpinan; dan k. Terlebih produksi perikanan nasional mencapai 23,86 juta ton pada tahun 2019. go. (021) 3864293 Email: humas. JAKARTA (9/3) - Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa banyak dampak positif. Dalam hal ini tertuang dalam Daftar Isian. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas pengawas perikanan; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); 7. TUGAS: Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Seksi Perairan Yurisdiksi; dan. Jakarta (07/10). Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, dapat dilihat pada lampiran dibawah ini: Laporan Tahunan KKP 2019. 16 – Jakarta Pusat Telp. pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik; - 5 -Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: 1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. pengangkatan pertama; perpindahan dari jabatan lain; penyesuaian (inpassing) promosi. Pengumuman. pengguna anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja Pegawai. RB/II/2014, hal Perubahan Jam Kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 697,321. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Gd. Kali ini, sebagai salah satu upaya penyebarluasan Data Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia, maka Pusat Data, Statistik, dan Infomasi (Pusdatin), mengembangkan aplikasi berbasis Android “Statistik. kkp. 2017 No.